Pendataan Penerima BNBA BST-BPUR Diragukan

KALIANDA - By Name By Adress Bantuan Sosial Tunai (BNBA BST) beras di Kelurahan Way Urang ditengarai tak tepat sasaran. Ada beberapa nama di dalam data yang terhitung mampu, tetapi masuk ke dalam pendataan. Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan mengapa warga yang mampu bisa masuk sebagai penerima. Dari data, ada 326 warga Kelurahan Way Urang yang menjadi penerima. Nama-nama itu dipastikan mendapat bantuan dari pemerintah karena sudah masuk daftar penerima yang sudah dijadwalkan di Kantor Pos Kalianda. Entah bagaimana proses pendataannya sehingga warga mampu bisa menjadi penerima. Persoalan salah sasaran bantuan bukan di BNBA BST saja. Penerima BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) juga banyak didapat orang yang tidak tepat. Dari 408 penerima, Radar Lamsel menemukan nama-nama yang tak asing. Penerimanya dari kalangan mampu, mulai dari ASN, sampai anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Bahkan ada beberapa warga yang tidak punya usaha, masuk menjadi penerima. Padahal, BPUM ditujukan untuk warga agar usahanya tetap berjalan setelah mendapat bantuan dari pemerintah. Tapi fakta di lapangan tidak demikian. Kesalahan data jadi bukti jika bantuan tersebut tak tepat sasaran. Informasinya, yang mendata nama-nama penerima BNBA BST, dan juga BPUM adalah ketua RT, kepala dusun, kepala lingkungan. Entah bagaimana cara sistem pendataannya sehingga nama-nama orang yang mampu bisa masuk sebagai penerima. Ada banyak faktor, kelalaian, rasa tidak enak, atau banyak juga hal lainnya. \"Kalau setahu saya, yang mendata memang dari desa/kelurahan. Coba dikonfirmasi saja,\" ujar sumber Radar Lamsel, Minggu (8/8/2021). Radar Lamsel menghubungi salah satu sumber di Diskoperindag Lamsel. Sumber ini mengatakan kalau penerima BPUM bukan melalui pendataan yang dilakukan oleh kadus, RT, atau kaling. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan seseorang supaya masuk dalam data penerima BPUM. Salah satunya mengajukan proposal ke Diskoperindag. “Daftar melalui dinas, orang datang langsung bawa berkas. Selain itu, saya kurang paham daftarnya di mana lagi,” katanya. Jika benar terdapat kesalahan, baiknya pemerintah merevisi data supaya penerima bantuan tersebut jatuh ke tangan warga yang benar-benar layak. (rnd)

Sumber: