Warga Mengeluh Tak Dapat Bantuan

Kades Galih Lunik Tindak Tegas Pelabelan Disalahgunakan

  TANJUNG BINTANG - Sejumlah warga Dusun Tambang Besi, Desa Galih Lunik, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan mengeluh akibat  tak pernah menikmati Bantuan Sosial (Bansos).   Warga Dusun tersebut mengklaim, bansos di dusun tersebut tidak tepat sasaran. Sebab, ada beberapa warga yang dianggap lebih mampu, bahkan memiliki kendaraan roda empat namun menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).   Tak hanya itu, di Dusun tersebut juga didapati dua label PKH BPNT yang ditempatkan ditempat yang bukan semestinya. Pelabelan itu ditempatkan dirumah baru yang belum dihuni dan satu label lainnya ditempatkan di kandang ayam yang diketahui milik RT setempat.   Jeky Romansyah, warga Dusun Tambang Besi, Desa Galih Lunik mempertanyakan label PKH BPNT yang terpampang dirumah kosong yang baru dibangun itu. Sayangnya, dirinya tak mengetahui secara jelas siapa yang menerima program tersebut.   \"Rumah ini punya warga setempat, tetapi yang punya ini masih bujang belum nikah, belum berkeluarga. Kalau penerimanya siapa saya juga kurang tau. Mau saya ya harusnya transparan dong. Karena disini masih banyak yang lebih layak menerima tetapi tidak dapat,\" Ucapnya kepada Radar Lamsel, Senin (27/9).   Disisi lain, Legino warga setempat juga mengeluh akibat tak pernah mendapat Bansos. Menurutnya di dusun itu, banyak yang lebih mampu darinya namun mendapat bansos dibandingkan dirinya yang berprofesi sebagai pedagang.   \"Belum pernah dapet. Cuma ada yang bilang karena KTP saya profesinya pedagang itu termasuk orang yang mampu. Kalau saya lihat disini ada yang jauh lebih mampu dari saya tapi dapat bantuan itu,\" Keluhnya.   \"Saya pedagang juga pedagang serabutan, penghasilannya juga hanya 70 ribu perhari. Kalau saya yang jelas, apapun bentuk bantuan dari Pemerintah ya sangat mengharapkan, karena itu bisa buat menambah modal,\" Timpalnya.   Disamping itu, Kepala Desa Galih Lunik, Mitra Adi Candra menjelaskan, pihak Desa hanya sebatas melakukan pendataan untuk diajukan. Sementara, yang menentukan diterima maupun tidaknya warga sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah Kementerian Sosial (Kemensos).   \"Pemutusnya bukan di Desa. Kita hanya sebatas mengajukan, yang menentukan berak dan layak atau tidaknya itu pusat. Karena itu data lama dan data yang baru itu campur jadi satu, makanya terkadang tidak tepat sasaran,\" Jelasnya.   \"Saya juga sebagai Kepala Desa merasa prihatin karena warga yang seharusnya layak mendapatkan program itu akan tetapi tapi tidak dapat. Saya himbau, masyarakat yang belum dapat untuk sabar, InsyaAllah bisa dapat di perluasan KPM yang akan datang,\" Kata dia.   Sementara itu, terkait pelabelan PKH BPNT dirumah kosong dan kandang ayam tersebut, Pemerintah Desa Galih Lunik akan melakukan cross check untuk memastikannya. Namun, apabila didapati penyimpangan dari label tersebut, pihaknya akan mengambil tindakan tegas.   \"Nanti saya cross check kebawah kalau memang seperti itu. Yang jelas, pelabelan ini tujuannya untuk memberikan efek untuk warga. Harapan kami bagi warga yang merasa sudah mampu untuk mengundurkan diri, karena kasihan yang belum dapat. Saya pastikan label ini betul betul untuk penerima program, apabila ini disalahgunakan akan saya ambil tindakan tegas,\" Tutupnya.(rif)      

Sumber: