Pilihan Tepat, Warga Berdaulat!

KALIANDA – Tak ada yang lebih dag-dig-dug melebihi kegundahan calon kepala desa. Hari ini 28 Oktober 2021 Pilkades serentak 84 desa di Lampung Selatan digelar, daulatan rakyat dipertaruhkan demi mencapai hilir government yang didamba-dambakan. Secara administratif ada lebih dari satu pilihan calon pada tiap desa, masyarakat Lampung Selatan diharapkan terdidik dari gelaran Pilkades yang sudah-sudah. Sehingga dapat menentukan pilihan terbaiknya dari setiap profil calon kades. Musuh bersama dalam setiap gelaran pilkades atau bahkan pemilu sekalipun, sama. Politik uang. Kekuatan uang susah sekali diberangus dalam konteks demokrasi di negeri ini. Pelanggaran money politik dalam ajang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) seperti tak bisa di-elakkan. Bahkan, sejarah mencatat pesta demokrasi di tingkat desa ini paling sering jadi ajang perjudian. Jika hal ini bisa diminimalisir dengan baik oleh pemerintah daerah selaku penyelenggara maka dapat menjadi barometer suksesi pesta demokrasi. Akademisi Universitas Lampung (Unila) dr. Dedi Hermawan menilai bahwa tradisi politik uang hingga perjudian dalam pilkades bukan tanpa alasan. Sebab, kasus serupa sering ditemui di berbagai daerah yang melaksanakan pilkades. “Apalagi masyarakat kita memang masih welcome dengan yang namanya money politik. Dan juga budaya di berbagai daerah ajang seperti ini jadi ajang pertaruhan. Seperti sudah menjadi hal yang biasa saja masalah itu,” ungkap Dedi kepada Radar Lamsel, Rabu (27/10) kemarin. Dia menambahkan, terjadinya persoalan itu tidak lain karena rentan kendali pemerintahan desa yang cukup dekat dengan masyarakat itu sendiri. Sehingga, praktik-praktik yang dilarang oleh undang-undang tersebut sangat mudah terjadi. “Apalagi memang si calon ini langsung bersentuhan dengan pemilih. Maka hal itu tidak bisa atau sulit untuk dicegah. Sehingga, hal-hal seperti ini yang mengakibatkan tensi pesta demokrasi menjadi tinggi atau panas,” imbuhnya. Disamping itu, gelaran pilkades yang dilaksanakan pada masa pandemi covid-19 juga menjadi tantangan bagi pemerintah. Dimana, pemerintah harus bisa memastikan kondisinya aman dari virus dan aman dari kericuhan masyarakat. “Artinya, harus benar-benar menerapkan aturan protokol kesehatan. Jangan sampai memaksakan pilkades tetapi warganya banyak yang terserang virus corona. Ingat, virus covid-19 ini belum hilang dari daerah kita,” lanjutnya. Meskipun demikian, dia menyatakan, jika saat ini grafik penularan covid-19 memang sudah melandai di berbagai daerah. Namun, pengawasan pemerintah yang berani menggelar kegiatan seperti pilkades harus lebih diketatkan. “Jangan sampai ada warga yang terpapar tidak terdeteksi. Sehingga, ketika hari pencoblosan dia justru membawa virus penyakit. Tetapi, jika pilkades Lamsel ini sukses bakal jadi tolak ukur untuk menggelar Pemilu 2024 nanti,” tukasnya. Tanggapan lain mengenai dinamika Pilkades datang dari Dosen STEBIS Nur Ilmi Al-Ismailiyun, Pramudya Wisesha, M.H.  Menurutnya kepala desa yang terpilih dengan cara-cara yang tidak demokratis, tentu akan melahirkan kebijakan yang ambigu, tidak tegas, kurang kreatif, dan tidak inovatif dalam memimpin masyarakatnya. “Jika itu terjadi, maka akan melahirkan celah dari luar sehingga kepentingan masuk ke desa dan memaksa kepala desa melakukan hal-hal yang tidak lagi berdasar pada regulasi dan tidak lagi bersandar pada kebutuhan membangun desanya,” terang jebolan UIN Raden Intan Lampung ini. Jika semua perangkat dan instrumen digunakan dengan baik dalam proses pemilihan, maka tentu masyarakat di desa dapat tenang dan cermat dalam menentukan pilihannya, dan yang tidak kalah penting pihak keamanan, Polri serta TNI akan turut bangga atas terciptanya situasi dan kondisi yang aman. Di lain pihak, Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab Lamsel, Supriyanto, S.Sos, MM memastikan, berbagai persiapan untuk Pilkades Serentak telah siap. Bahkan, pihaknya juga menjamin berbagai aturan tentang protokol kesehatan covid-19 telah ditegakkan. “Apalagi memang hari ini semua panitia pilkades di rapid tes. Ini untuk memastikan semuanya terbebas dari virus covid-19. Kalau untuk persiapannya kami rasa sudah selesai dan semua berjalan baik,” kata Supriyanto. Saat disunggung upaya menekan praktik money politik dan sejenisnya, Supriyanto enggan banyak memberikan komentar. Menurutnya, pihaknya telah melakukan sosialisasi pilkades yang didalamnya berisi tentang konsekuensi pelanggaran dalam pesta demokrasi desa tersebut. “Untuk urusan teknis itu sudah ada bagiannya masing-masing. Nanti kan ada penegak hukumnya. Apalagi memang aturan yang kita sosialisasikan dalam undang-undang sudah jelas. Jika ada temuan pelanggaran dan prosesnya masuk ke ranah hukum bisa ditindaklanjuti,” pungkasnya. (idh/red)

Sumber: