Bentuk BUMDes Sesuai Potensi Desa
KALIANDA –Pemerintah Kecamatan Kalianda gencar mendorong setiap desa di Ibu Kota Kabupaten Lampung Selatan ini untuk segera membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Itu dilakukan agar sebagian anggaran Dana Desa (DD) bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dari hasil BUMDes tersebut. Sekretaris Camat (Sekcam) Kalianda Erdiansyah, SH, MM mewakili Camat Kalianda Setiawansyah, A.P., M.Si mengungkapkan, pembentukan BUMDesa harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing desa. Sehingga, badan usaha tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa tersebut. “Selain desa harus proaktif mengajukan BUMDes yang bakal mereka bentuk, kecamatan juga siap memberikan pendampingan. Yang penting, sesuai dengan potensi desa masing-masing,”ungap Erdi kepada Radar Lamsel di Kalianda, kemarin. Menurutnya, jika BUMDes bisa dikelola dengan baik maka dapat membuahkan hasil yang maksimal. Maka, pengurus BUMDes diharapkan orang-orang yang benar-benar memahami usaha yang bakal dibentuk. “Jika desa berkenan untuk diberikan workshop mengenai BUMDes, maka bisa dilakukan dengan menggunakan anggaran swadaya dari desa. Jadi tidak hanya memberikan pengertian saja, tetapi langsung dilakukan pendampingan dari yang ahli. Sehingga, dari BUMDes itu bisa memberikan keuntungan bagi desa,”imbuhnya. Mantan Sekcam Bakauheni ini menambahkan, sejauh ini baru Desa Bulok yang telah memiliki BUMDes dibidang simpan pinjam serta persewaan alat produksi pertanian. Dia berharap desa lain bisa mencontoh Bulok yang sudah berjalan terlebih dahulu. “Kalau desanya di pesisir bisa membuat koperasi nelayan. Begitu juga dengan desa yang memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Kecamatan siap memfasilitasi atau membantu desa apabila masih bingung membuat BUMDes,”imbuhnya. Sejauh ini, lanjutnya, sudah ada beberapa desa yang berencana untuk membuat BUMDes dibidang persewaan alat pesta mulai dari tenda, kursi hingga panggung hiburan. Sebab, persewaan alat pesta dinilai sangat efektif dan memiliki masa yang cukup lama. “Aspirasi masyarakat dan aparatur desa kita tampung. Pada dasarnya, BUMDes apa saja kita setuju asalkan bisa berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat,”pungkasnya. (idh)
Sumber: