Masyarakat Keluhkan Pelayanan BPJS

GEDONGTATAAN– Masyarakat mengeluhkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran yang terkesan tidak transparan.

 \"Saya memasukan berkas untuk mengurus BPJS pada hari kamis lalu ke kantor Dinas kesehatan, dan ketika saya serahkan kepada salah seorang pegawai sama sekali tidak diperiksa. Pegawai tersebut hanya “nanti saya urus, soalnya kuotanya juga sudah habis,” ungkap Yuni, salah seorang warga Pesawaran, Senin (13/11).

 Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Pesawaran Harun Trijoko menyampaikan, pada APBDP tahun ini, terdapat kuota untuk sekitar 9 ribu jiwa. Namun, Dinas Kesehatan sifatnya hanya melakukan pengontrolan. Jika nanti anggaranya masih tersedia, maka Dinas Kesehatan akan memasukan data pemohon ke BPJS.

 \"Adanya pelayanan yang kurang baik dari para pegawai saya, nanti akan saya tegur pegawai saya tersebut,” ujarnya.

 Kasi JKN dan Jamkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Hipni menjelaskan, anggaran yang di keluarkan untuk Jamkesda atau BPJS sebesar Rp. 5,2 Milyar yang dibiayai pada APBD tahun 2017.

\"Terdapat sekitar 6 ribu peserta, dan yang masih menunggu sekitar 3 ribu pemohon, jadi total pemohon sekitar 9 ribu jiwa. Dan anggaran sebesar Rp. 5,2 Milyar tersebut untuk selama 3 bulan yang dibiayai oleh APBD,” ujarnya.

 Dikatakan, peserta BPJS yang telah tercover sejak Januari tahun 2017 sebanyak 16.167 jiwa. Sedangkan sisa anggaran dari APBD akan diperuntukan untuk peserta tambahan dari bulan Oktober hingga Desember.

 “Pada APBDP ini tersedia anggaran untuk sekitar 9 ribu peserta, maka diperkirakan pemohon BPJS akan tercover,” pungkasnya. (Acp)

Sumber: