Zainudin: Pasar Sidoharjo Jangan jadi Komoditi Politik

WAYPANJI – Polemik pasar Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji terus disorot. Kali ini sorotan datang dari Bupati Lampung Selatan dr. H. Zainudin Hasan, M.Hum. Ketua DPW PAN Lampung itu menyarankan agar masing-masing individu tidak saling mengedepankan ego. Alangkah eloknya kata dia apabila polemik ini diselesaikan secepatnya. “Saya hanya ingin menyoroti saja, jangan saling mengedepankan ego masing-masing. Kalau Kades, Camat, Kapolsek, Danramil sampai tokoh masyarakat sudah turun belum juga selesai nanti kita panggil perwakilan dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan secepatnya,” ujar Zainudin di Balai Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji, (8/2) kemarin. Zainudin melanjutkan polemik yang sudah menahun ini agar tidak dijadikan sebagai komoditi politik yang justru mengorbankan masyarakat. “Jadi saya minta, tolong jangan dijadikan komoditi politik,” tegasnya. Orang nomor satu di Lamsel itu memberi tenggat waktu hingga akhir Februari atau awal Maret polemik pasar Sidoharjo untuk segera diselesaikan. Dia meminta dari masing-masing perwakilan untuk menghadap dirinya medio Februari – Maret mendatang. “Saya nggak mau masalah ini berkepanjangan, bayangkan kalau dua tahun mangkrak berapa nominal yang terbuang sia-sia?. Maka saya imbau mari kita selesaikan bersama-sama,” kata adik kandung Ketua MPR RI Zulkifli Hasan itu. Masih kata Zainudin, apabila penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Maka jalan keluarnya pun akan semakin cepat membuahkan hasil. “Mudah-mudahan saya mampu menyelesaikan persoalan ini di 2018 agar tak lagi jadi polemik berkepanjangan,” katanya lagi. Sementara Kepala UPT Pasar Sidomulyo (Way Panji) Agus Roni menjelaskan pasar Way Panji masuk dalam wilayah kerjanya. Namun katanya status kepengurusannya dibawah naungan pemerintah desa. “Wilayahnya memang masuk ke kami (UPT Pasar ‘red) tapi kewenangannya ada di desa, tanpa campur tangan UPT,” sebutnya saat dimintai tanggapan. Sebelumnya, Anggota DPRD Lampung Selatan Sunyata angkat bicara soal polemik pembangunan pasar Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji. Menurut politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, kisruh diakibatkan dari aspirasi warga yang tersumbat. Ia menjelaskan, cikab-bakal polemik sudah tercium sejak jauh hari, sementara lampu sense atau peringatan dini sudah diberikan terhadap Kades Sidoharjo Marjana untuk evaluasi administrasi. “Begini, aspirasi warga yang saya terima sejak 2016 pola kepengurusan pasar sudah salah. Mengapa demikian?, Karena kios pasar yang dibangun tidak masuk dalam PADes, melainkan pendapatan pribadi dari masing-masing pemilik kios. Begitu awal mulanya,” kata Sunyata kepada Radar Lamsel. (ver)

Sumber: