TNP2K Monev Dua Desa di Lamsel

WAYPANJI – Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyambangi dua desa di Lamsel untuk monitoring dan evaluasi  dampak pemanfaatan Dana Desa (DD). Lembaga penanggulanan dan pengentasan kemiskinan dibawah naungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia itu mengunjungi Desa Tarahan, Kecamatan Katibung dan Desa Sidomakmur, Kecamatan Way Panji. Ketua Pokja TNP2K Purnagunawan mengatakan, kunjungan tersebut berlandaskan surat perintah Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Nomor : SP – 236/Setwapres/D-2/TNP2K.03.04/7/2018. “ Kedatangan tim bertujuan melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Lampung Selatan. Dua desa kami kunjungi,” kata dia di Balai Desa Sidomakmur, Kecamatan Way Panji, Rabu (1/7) kemarin. Purnagunawan menerangkan kehadiran enam personil TNP2K ke desa untuk mengetahui sejauh mana perubahan yang dihasilkan desa dari pemanfaatan DD. “ Untuk dua desa yang kami kunjungi, perubahannya cukup signifikan. Apalagi manfaat DD cukup dirasakan warga, berbeda jauh dari sebelum adanya DD,” ucapnya usai melihat situasi di Desa Sidomakmur. Tak hanya monev, tim dari pusat itu mengapresiasi langkah pembangunan pilot project berupa warung desa mart (Wardesmart). Tentunya, kata Purnagunawan, apabila project ini sudah berjalan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di tiap desa. Tujuan lain, kata dia adalah melakukan fasilitas pembadanhukuman UPK atau ex PNPM yang berada di Provinsi Lampung dari monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan. “ Setelah evaluasi kami malakukan fasilitasi pembadanan hukum untuk UPK ex PNPM,” tenadasnya. Kehadiran tim monev tersebut turut didampingi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Hasil evaluasi yang disampaikan oleh tim itu nantinya bakal dimatangkan kembali di DPMD Lamsel. “ Dua desa dikunjungi, setelah Desa tarahan kecamatan Katibung lalu Desa Sidomakmur Kecamatan Way Panji, responnya cukup baik,” ujar Sampurno mewakili Kadis PMD Lamsel Setiawansyah. Dari segi evaluasi, Kades Sidomakmur David Riono memaparkan penguatan badan hukum masih perlu dibenahi guna menguatkan UPK sebagai pengelola kegiatan ex PNPM. “ Wardesmart adalah bagian dari Dana Desa, tapi kunjungan ini membuahkan evaluasi soal pembadanan hukumnya yang perlu dikuatkan,” tandasnya. (ver)

Sumber: