Jangan Telat Dalam Pembahasan!

Disahkan, APBD-P Lamsel Rp 2,1 Triliun

KALIANDA – Meski menyetujui pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2018, DPRD Lampung Selatan memberikan catatan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Antara lain tidak adanya perwakilan dan OPD yang telat dalam pembahasan. ”Fraksi Gerindra mengingatkan agar Plt. bupati menekankan OPD datang tepat waktu. Sebab pembahasan APBDP itu demi kepentingan rakyat,” tegas anggota Fraksi Gerindra Syaiful Anwar dalam paripurna pengesahan APBDP 2018, di DPRD setempat, Jumat (21/9) pekan lalu. Selain tingkat kedisiplinan OPD, masukan lain terkait insentif ketua RT dan jaminan kesehatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dinilai perlu penambahan. ”Kami mengimbau tahun depan, porsi insentif ketua RT ditambah. Sebab selama ini hanya bertengger Rp150 ribu per bulan. Begitu juga soal jaminan kesehatan anggota BPD yang belum semuanya tercover,” imbuh anggota Komisi A DPRD Lampung Selatan itu. Sementara APBDP Lampung Selatan 2018 ditetapkan sebesar Rp2,1 triliun lebih. Dalam perubahan, ada penambahan sebesar Rp47 miliar. Rinciannya belanja tidak langsung sebesar Rp1,154 triliun dan belanja langsung Rp967 miliar. Selisih antara belanja dan pendapatan ditutupi oleh penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp84 miliar yang dikurangi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp50 miliar dengan sisa sebesar Rp33 miliar. Sementara Plt. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengatakan, pengesahan APBDP 2018 ini diharapkan mampu memberikan dampak kepada masyarakat di kabupaten itu. Terutama dalam pelaksanaan pembangunan yang sudah direncanakan. ”Terima kasih atas disahkannya APBDP 2018. Bersama legislatif, eksekutif Lamsel juga akan menjaga ekspektasi masyarakat dengan fokus anggaran yang bermanfaat pada semua lini,” kata Nanang. Pantauan wartawan koran ini seluruh fraksi yang hadir pada paripurna tersebut menyetujui penambahan anggaran perubahan APBD sebesar Rp 47 miliar. Meski singkat namun seluruh fraksi tetap menghasilkan pembahasan cermat. Kedelapan Fraksi itu antara lain  Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi NasDem serta Fraksi PKB dan Hanura.(ver)

Sumber: