Bibit Purwanto Minta Penyuluh Lebih Aktif

KALIANDA - Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kabupaten Lampung Selatan, Bibit Purwanto, S.P. mengumpulkan seluruh kepala UPT Penyuluhan Pertanian. Rapat khusus ini membahas serangan ha wereng di kecamatan Kalianda, sekaligus menemukan langkah-langkah pencegahannya. Bibit menyebut telah meminta jajarannya, termasuk penyuluh untuk lebih aktif lagi melaksanakan penyuluhan kepada petani melalui kelompok tani, dan gapoktan. Memang, kata Bibit, dalam menanggulangi serangan hama pihaknya tidak bisa bekerja sendiri karena keterbatasan personel. Artinya, diperlukan peran aktif dari semua pihak. \"Karena berkat informasi yang cepat, penanggulangan bisa dilakukan lebih awal,\" katanya kepada Radar Lamsel, Senin (7/9/2020). Untuk serangan di Kalianda sendiri, Bibit mengatakan timnya sudah turun ke lapangan. Bahkan sudah berkoordinasi dengan petugas POPT kabupaten, dan provinsi. DPTPH sedang membuat langkah antisipasi melalui POPT, ada atau tidaknya serangan hama. Mulai dari tanam sampai mau panen harus diperhatikan. \"Istilahnya mau panen hama enggak ada. Tetap kita upayakan dengan petugas di lapangan supaya gejala awal bisa dikendalikan,\" ujarnya. DPTPH, kata Bibit, selalu menekankan pengendalian hama terpadu (PHT) kepada petani. Jika ada lahan penyemprotan, maka kelompok tersebut harus melakukannya. Tidak dijalankan dengan masing-masing pihak saja. Walaupun ada gangguan di salah satu spot, DPTPH menekankan lahan di spot lain juga harus dilakukan penyemprotan. \"Sama-sama, ya. Misalnya ada satu lahan atau spot yang kena, lahan lain harus disemprot juga. Jadi seperti itu,\" katanya. Lebih lanjut, Bibit mengklaim bahwa Lampung Selatan menjadi percontohan pengendalian bagi daerah lain. Dengan fakta tersebut, kata Bibit, artinya serangan hama di wilayah pertanian bisa dikendalikan. Masalah bantuan pestisida, mantan Camat Sragi ini mengaku tidak akan bisa mengakomodir semuanya. Sebab, lahan pertanian di Lampung Selatan totalnya mencapai 38 ribu hektar. Sedangkan cadangan benih padi yang ada hanya sekitar 300 hektar. Cadangan tersebut wajib diberikan ketika lahan pertanian terserang banjir. Bantuan itu juga tidak bisa diambil semua. Di sisi lain, Bibit mengatakan pihaknya tidak akan bisa mengandalkan tenaga penyuluh, apalagi yang berstatus THLS (Tenaga Harian Lepas Sukarelawan). \"Apalagi tugas mereka sama beratnya dengan tugas penyuluh yang berstatus ASN. Jadi kami tidak bisa memaksakan,\" katanya. (rnd)

Sumber: