182.099 Ruta Diusul ke Kemensos

BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung melalui Gubernur Arinal Djunaidi mengirimkan surat ke Kementerian Sosial (Kemensos). Hal tersebut dalam rangka pelaksanaa program jaring pengaman ssial dampak pandemi Covid-19 melalui Bantuan Sosial.   Di mana, merujuk pada SIKS-NG online DTKS Pusdatin Kemensos, jumlah masyarakat miskin yang ada di Lampung berjumlah 994.303 Rumah Tangga (ruta) miskin. Namun, dari total itu, yang belum mendapatkan bantuan program sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan program reguler (bidang penanganan fakir miskin, perlndungan dan jaminan sosial, serta bidang rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial yang dialokasikan Kemensos) berjumlah 182.099 ruta.   “Jadi pemprov Lampung mengusulkan ke pemerintah pusat untuk 182.099 ruta itu agar bisa mendapatkan bantuan sesuai dengan program-program sosial dari Kemensos,”ucap Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, Selasa (29/12).   Dia berharap, Kemensos bisa menambah kuota tersebut di mana, hal ini juga bermuara kepada peningkatan perekonomian di Lampung di tengah Pandemi Covid-19. “Kita harap ini semua diakomodir oleh Kementerian, sebab ini juga memicu peningkatan perekonomian di Lampung,”katanya.   Aswarodi bilang, untuk tahun 2020, Provinsi Lampung kebagian jatah sebesar Rp5,787 triliun. Rinciannya, untuk PKH senilai Rp2,227 triliun dengan sasaran 464.120 KK. Kemudian, sembako senilai Rp1,949 triliun dengan sasaran 812.204 KPM, lalu BST senilai Rp1,388 triliun dengan sasaran 330.685 KPM.   Selanjutnya, Beras PKH senilai Rp208,854 juta dengan sasaran 464.120 KK, serta rehabilitasi sosial senilai Rp12,677 miliar. “Ini bentuk pengoptimalan program kemensos yang penyalurannya difasilitasi Gubernur Lampung, yang sudah terukur dan tepat sasaran,” kata dia.   Sementara, Anggota Komisi V DPRD Lampung dr Asih Fatwanita mengatakan, bantuan sosial memang dibutuhkan terhadap masyarakat yang dari segi ekonomi kurang. Namun, kata dia, seyogianya beberapa yang menjadi persoalan di pusat tidak terjadi di provinsi lampung.   \"Kita mendukung adanya usulan ini. Namun yang perlu ditekankan adalah keakuratan data, ketepatan sasaran, dan pendistribusiannya harus benar-benar menyentuh utuh,\" katanya.   Asih bilang beberapa persoalan terkait data sasaran ini masih belum sempurna. Sebab, kondisi ekonomi di setiap masyarakat memiliki pergerakan yang bisa dibilang cepat. \"Yang jelas data itu menjadi faktor penting juga. Bagaimana TKSK dan masing-masing daerah bisa fokus tenyang data ini,\" katanya. (rnn)

Sumber: