IDI: Masyarakat Jangan Khawatir Divaksin

Tokoh Bakal Sukseskan Vaksinasi

  KALIANDA - Masyarakat Lampung Selatan diminta tak khawatirkan vaksinasi yang bakal segera diterapkan di kabupaten ini. Penegasan ini disampaikan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lampung Selatan dokter Wahyu Wibisana. Kepada Radar Lamsel ia menyampaikan agar masyarakat tak usah cemaskan rencana vaksin dan menerka akibat pasca divaksin. Sebaliknya, dokter Wahyu justru menghawatirkan masyarakat yang enggan divaksin, karena risiko terpapar covid-19 berpotensi menjangkiti jika tak tervaksin. “Nggak usah khawatir, jangan mudah percaya dengan komentar irasional dari oknum yang bukan dibidangnya. Vaksin ini sudah ada izin resmi, begitu juga izin dari MUI. Artinya sudah aman,” kata dokter Wahyu, Rabu (13/1/2021). Pentolan IDI Lamsel ini menegaskan bahwa presiden Joko Widodo pun telah disuntik menggunakan vaksin tahap pertama ini. Karenanya menurut dokter Wahyu tak usah masyarakat cemas. “ Nggak semua bisa di vaksin, sebelum divaksin diperiksa dulu oleh tim vaksinatornya kalau ada riwayat penyakit-penyakit tertentu maka tidak akan divaksin karena menghindari risiko. Kalau pasca vaksin memang ada gejala lumrah seperti habis imuniasasi tetapi itu normal tak perlu dikhawatirkan,” kata Dokter asal Sidomulyo ini meyakinkan. IDI mendukung penuh upaya vaksinasi di Lampung Selatan, IDI juga bakal terlibat di vaksinasi, utamanya sebagai ikatan dokter yang notabenne menjadi garda terdepan penanganan covid-19. “ Kami dukung sepenuhnya, kalau tahap pertama ini dikhususkan bagi nakes, IDI bakal terlibat pada tahap berikutnya baik sebagai yang divaksin maupun dalam konteks pelaku medis,” ucapnya. Di Lampung Selatan, Bupati Nanang Ermanto menyatakan kesiapannya untuk divaksin pertama kali di kabupaten ini. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Sejumlah tokoh Provinsi ini pasca Presiden RI Joko Widodo di vaksin Rabu (13/1) kemarin pun mengaku bakal mensukseskan vaksinasi dan meminta warga tak khawatir.     Gubernur Lampung Arinal Djunaidi kembali mengingatkan kepada semua masyarakat untuk tidak berpikir macam-macam mengenai vaksinasi vaksin Covid-19. Menurutnya tidak mungkin negara akan membuat rakyatnya sengsara.     \"Semua yang sudah melakukan vaksinasi itu salah satu alat kita supaya imun dengan harapan jika sudah di vaksin tidak mudah terjangkit dan terinfeksi Covid-19. Tetapi tetap tidak ada jaminan juga bahwa dengan vaksin itu bebas,\" ujarnya, Rabu (13/1).     Untuk itu, dirinya mengajak semua pihak meningkatkan kesadaran untuk mengendalikan Covid-19. \"Sehingga diharapan dengan ada vaksin ini, kita tetap sadar dengan protokol kesehatan karena itu satu-satunya cara terbaik,\" ucapnya.     Bosek menurut Arinal, Lampung akan memulai proses vaksinasi. Dirinya pun akan hadir. \"Saya orang pertama yang menyatakan siap, tapi yang di vaksin yang umur dibawah 60 tapi saya sudah 64,\" ujarnya.     Sehingga meski dirinya tidak di Vaksin, masih ada Wakil Gubernur, Sekda dan para pimpinan lainnya yang umurnya dibawah 60 tahun. \"Karena presiden sudah melakukan kita pun menyusul,\" ucapnya. Pasca ramai diperbincangkan persoalan Vaksin Covid-19, Sinovac yang disebutkan anggota DPR Komisi IX fraksi PDIP Ribka Tjiptaning, tidak membuat H. Ardiansyah, salah satu insan pers Lampung yang juga Chairman SKH Radar Lampung tetap menyatakan siap menerima vaksinasi.   Bang Aca -sapaan akrab H. Ardiansyah- mengatakan, dirinya merasa kaget terkait pernyataan anggota DPR RI dari PDI P yang sedang viral tersebut. \"Saya pertama sangat kaget dengan pernyataan yang begitu fulgar yang dilontarkan oleh Ribka Tjiptaning soal vaksin. Mengingat yang bersangkutan merupakan anggota DPR RI dari PDIP yang merupakan partai pendukung pemerintah Jokowi  ini. Apalagi, beliau adalah dokter dan notabene akan dinilai orang umum dan mengerti persoalan vaksin ini,\" ujar Bang Aca.   Namun disisi lain, Bang Aca juga menghargai keterbukaan sikap Ribka Tjiptaning dalam menyatakan pendapatnya. Namun, ketika ini betul-betul akan menjadi sebuah wacana bahan untuk kita melakukan pendalam lebih lanjut vaksin ini.   \"Terutama terkait harga vaksin yang dibeli pemerintah, yang dari harga Rp116 ribu sampai Rp2,1 juta. Nanti di masyarakat akan terpilah, akan ada vaksin VVIP dan vaksin untuk kaum dhuafa.  Nanti akan timbul anggapan di masyarakat bahwa vaksin harga Rp2,1 juta untuk pejabat sementara rakyat biasa, rakyat kecil akan diberikan vaksin seharga Rp116 ribu.  Ini menurut saya harus diberikan klarifikasi dan penjelasan lebih detail tentang masalah ini, mengingat masalah harga urusan obat dan vaksin sangat berbanding lurus dengan mutu, kualitas dan keamanannya. Jadi ini akan menjadi suatu masalah sendiri untuk bagaimana pemerintah mensukseskan vaksnasi Covid-19 ini,\" tambahnya.   Bang Aca juga menegaskan, bahwa sikapnya tetap bersedia untuk menerima vaksinasi Covid-19. \"Untuk sikap saya setelah mendengar penjelasan mba ning, saya tetap pada sikap awal, bahwa saya bersedia untuk divaksin pada tahap kesempatan pertama ini. Saya tetap memberikan  keyakinan vaksin  ini sesuatu yang memberikn manfaat besar tidak hanya diri kita tapi juga orang lain,\" tandasnya.   Begitu juga dengan Anggota DPD RI dr Jihan Nurlela angkat bicara soal Vaksin Covid-19 CoronaVac buatan Sinovac. Meskipun menuai kontroversi di masyarakat, Jihan tetap yakin bahwa pemberian vaksin ini ke tubuh manusia akan mengurangi penularan Covid-19.   Walaupun, hasil uji klinisnya tidak setinggi di negara-negara lain. Dalam penjelasannya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan hasil analisis interim uji klinis di Bandung menunjukkan efikasi Sinovac sebesar 65,3 persen. Angka ini telah memenuhi persyaratan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu di atas 50 persen.   Efikasi adalah efektifitas vaksin. Hasil uji klinis di Turki yakni sebesar 91,25 persen dan di Brasil 78 persen. Jihan mencontohkan dua kelompok relawan yang mendapatkan vaksin berbeda. Sebanyak limaratus relawan divaksin Sinovac. Dan limaratus lainnya divaksin kosong. ”Dan yang limaratus ini ternyata sebanyak 65,3 persen tidak tertular covid,” ucapnya.   Keadaan Indonesia yang sekarang, kata Jihan, kesadaran menerapkan protokol kesehatan (prokes) rendah. Serta banyaknya interaksi si relawan sehingga potensi tingkat penularannya tingi. ”Angka 65,3 persen tersebut lumayan banget untuk menurunkan tingkat penularan di Indonesia. Jadi kenapa tidak?” kata adik wakil gubernur Lampung Chusnunia ini.   Tapi, Jihan tetap mengembalikan keputusan vaksin kepada masyarakat. ”Karena memang hak kesehatan itu memang ada pada masing-masing orang,” kata lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung itu. Dia juga mengomentari kekhawatiran masyarakat terhadap efek samping pemberian vaksin. Menurut Jihan, vaksin tidak ada efek samping. Yang ada hanya efek simpang.   ”Misalnya, kalian minum obat flu, yang dirasain efek sampingnya obat flu itu mengantuk. Efek samping itu, yang semua merasakan ketika minum obat flu. Nah efek simpang ini, tidak semua merasakan. Mungkin paling nyeri otot, nyeri lokal injeksi, dan lainnya. Dan tidak semua merasakan. Ini sudah diuji klinis loh. Di negara lain pun nilai (uji klinis)-nya tinggi,” ucapnya.   Selain itu, yang membuat masyarakat takut, karena ada microchip dalam vaksin. Dia pun heran dengan anggapan ini. ”Ya pemerintah juga nggak senganggur itu untuk buat ngikutin kita ke mana saja. Apalagi buat kaum rebahan. Ngapain pemerintah ikutin kita ke kamar, ke kamar mandi, ke dapur? Buat apa? Nggak masuk akal,” selorohnya. (ver/rnn/red)  

Sumber: