BPKP Awasi Keuangan dan Pembangunan Daerah

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung bekerjasama dengan Inspektorat Provinsi Lampung menginisiasi sinergi pengawasan intern keuangan dan pembangunan bersama seluruh Pemerintah Derah (Pemda) di wilayah Provinsi Lampung.     Isu utama yang diangkat adalah upaya meningkatkan peran pengawasan intern dalam mengawal program prioritas daerah. Mewakili Kepala BPKP, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari menjelaskan bahwa kendala pembangunan daerah sudah ditemui sejak perencanaan, salah satunya karena program dan indikator kinerjanya belum nyambung, serta masih tingginya ego sektoral antar dinas teknis.       Masalah lainnya, lanjut Agustina adalah pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang belum fokus pada program prioritas daerah.     ”Oleh karena itu, dibutuhkan orkestrasi pengawasan intern untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, utamanya melaui sinergi pengawasan program pengembangan potensi daerah, untuk tematik Provinsi Lampung adalah sektor pertanian,\" ujarnya di Gedung Pusiban, Rabu (7/4).     Posisi Lampung, kata Agustina yang relatif dekat dari Jakarta, merupakan keuntungan tersendiri sehingga memberikan keunggulan kompetitif yang menyebabkan produk pertanian dari Lampung memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena biaya logistik yang relatif murah.     Senada, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Sumitro menyambut baik kerjasama yang selama ini terjalin dengan seluruh Pemda di Lampung. Hal ini selaras dengan arahan Kepala BPKP agar Perwakilan BPKP Lampung selalu hadir dan memberikan manfaat.     ”Pada Tahun 2021, Perwakilan BPKP Lampung telah menetapkan dua tema pengawasan untuk mendukung pembangunan di Lampung, yaitu evaluasi program kartu petani berjaya dan pengawasan atas pelaksanaan program pembangunan kawasan wisata terintegrasi Bakauheni ” ungkapnya.     Sementara, Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim mengungkapkan ada empat program prioritas yang menjadi unggulan di Provinsi Lampung, diantaranya program kartu petani berjaya, program smart village, destinasi wisata terintegrasi Bakauheni, smart school, dan kartu pendidik berjaya.     Pemerintah provinsi juga telah melibatkan Perwakilan BPKP Lampung untuk membantu perbaiki tata kelolanya. \"Kami telah meminta bantuan Perwakilan BPKP Lampung untuk mengawal empat Program Strategis tersebut sejak Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan melalui sinergi dengan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Lampung, serta dukungan penuh dari seluruh kepala daerah,\" ujarnya.     Dirinya berpesan agar bupati/wali kota terus meningkatkan sinergi dengan BPKP maupun APIP untuk mengawal Program Strategis di provinsi lampung serta menguatkan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.     ”Penyelenggaraan rakor pengawasan intern keuangan dan pembangunan (Rakorwasin Keubang) daerah ini merupakan bentuk nyata keseriusan kami bersama seluruh kepala daerah dibantu oleh BPKP, untuk mengelola program strategis daerah agar Lampung berjaya”, pungkasnya.     Diketahui, Rakorwasin Keubang di Lampung juga menghadirkan Inspektur  KPK, Subroto, dan Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kemendagri, Elfin Ilyas. Pada akhir acara ditandatangani komitmen bersama untuk bersinergi dalam memberikan manfaat lebih besar guna mencapai Lampung Berjaya.(pip)     Sumber foto BPKP//   Rakor sinergi pengawasan intern keuangan dan pembangunan bersama seluruh Pemerintah Derah (Pemda) di wilayah Provinsi Lampung

Sumber: