Verifikasi 20 Proposal DD per Hari!

KALIANDA – Pembatasan jumlah proposal verifikasi Dana Desa (dana desa) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lampung Selatan, menuai keluhan aparat desa. Pasalnya, tidak ada jadwal yang tertata membuat mereka sampai lebih dari beberapa kali untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Seperti disampaikan Kades Karanganyar, Kecamatan Jatiagung, Sumanto, yang mengeluhkan hal tersebut. Menurutnya, pembatasan jumlah verifikasi proposal DD ini justru membuat desa jadi mondar-mandir lantaran jadwal tak tertata. “Misalnya saya datang sudah urutan lebih dari 20 proposal, terpaksa kami tidak bisa hari ini. Kembali lagi besok untuk mengambil nomor urut lagi agar proposal DD kami bisa di verifikasi,” ungkap Sumanto kepada Radar Lamsel, kemarin. Semestinya, lanjut Sumanto, DPMD bisa mengatur jadwal secara baik dan tertata. Sehingga, aparatur desa yang lokasi nya jauh tidak perlu menghabiskan waktu sampai berkali-kali datang lantaran proposalnya di tolak. “Karena tidak ada jadwal secara baik dan pengaturan yang baik dari Dinas PMD maka ada beberapa desa sudah 2 kali datang ke Dinas tapi ditolak. Alasannya karena sudah lebih dari 20 proposal. Bisa kita bayangkan desa-desa yang dari Natar dan Jatiagung sampai 2 kali datang tapi gagal pengajuan proposal. Berapa biaya dan waktu yang terbuang,” lanjutnya. Dikonfirmasi terpisah, Plt. Kabid Pengelola Keuangan Desa dan Kelurahan DPMD Lamsel, M. Iqbal Fuad membenarkan, jika selama Bulan Ramadhan pihaknya membatasi jumlah verifikasi proposal DD dengan alasan keterbatasan waktu kerja. Sebab, di bulan puasa ini jam kerja sesuai dengan aturan hanya sampai pukul 15.00 WIB. “Toh 20 proposal itu lebih dari pukul 15.00 WIB kami selesainya. Kalau hari-hari biasa kami lebih dari itu dan pulang sampai larut malam. Hal ini kita lakukan agar tetap bisa menjalankan ibadah selama ramadhan,” ungkap Ikbal. Dia menambahkan, dalam melakukan verifikasi proposal DD tidak bisa dijadwalkan begitu saja. Sebab, tidak semua desa yang telah siap untuk diverifikasi sebelum masuk ketahapan pencairan DD. “Masalahnya belum tentu desa yang sudah kita jadwalkan siap proposalnya. Makanya, siapa yang sudah siap bisa datang ke kantor untuk minta giliran di verifikasi. Kita juga bekerja sesuai dengan aturan yang di tetapkan,” pungkasnya. (idh)

Sumber: