UPK Tanjung Bintang Bangkrut

Setoran Nunggak Kelompok Fiktif

  TANJUNG BINTANG - Setelah berganti status dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menjadi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tanjungbintang, tak lagi berkembang. Kondisinya justru diambang kebangkrutan, Senin (5/7). Itu, disebabkan oleh tunggakan setoran pinjaman dari kelompok nasabah yang belum dikembalikan kepada UPK. Itu semua, terjadi akibat banyaknya kelompok yang diduga fiktif. Perlu diketahui, semua pendanaan UPK ke Desa sifatnya hibah, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas. Namun, bagi program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), masyarakat diharuskan mengembalikan kepada UPK selaku pengelola. Bukan hanya itu, kurangnya ketegasan Kepala Desa (Kades) yang dinahkodai oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai mitra UPK juga menjadi salah satu faktor penyebab UPK Tanjung Bintang bangkrut hingga saldo nol. Yang menjadi pertanyaan, ketika UPK tersebut bangkrut dan dana tidak berkembang, lantas, siapa yang harus bertanggung jawab? Kemudian, kemana dan berapa hasil usaha simpan pinjam yang dikelola UPK Kecamatan Tanjung Bintang selama ini? Jika dikalkulasikan menggunakan persentase, lebih banyak kelompok yang diduga fiktif dibandingkan kelompok yang memang jelas, diperkirakan 60 berbanding 40 persen. Pihak UPK sendiri mengaku tidak berani mencairkan dana pinjaman tanpa rekomendasi dari Kades dan disetujui oleh ketua BKAD didalam proposal. Bahkan, pihaknya merasa dirugikan dengan adanya kelompok yang diduga fiktif. Dirinya mengakui, memang tidak semua kelompok itu bisa dikatakan fiktif. Sementara, saat ditanya apakah ada permainan antara ketua kelompok yang diduga fiktif tersebut dengan Kades, pihaknya tidak bisa memastikan. \"Kami belum bisa mengarah kesitu. Bisa dibilang kami ini di \'nakalin\' oleh ketua atau pengurus kelompoknya. Karena saat tim survey kebawah, dan saat ditanya memang rata-rata mereka (pengurus kelompok) memang mengakui, dan mau bertanggung jawab,\" Ucap Agus, Manager UPK Tanjung Bintang. \"Ya tidak bisa seperti itu, kenapa awalnya mereka memanipulasi data. Apalagi sekarang masih dalam situasi Covid-19 seperti ini, jadi makin kuat alasannya. Dari situlah kami bisa dikatakan kolep, karena pemasukan nggak ada tetapi operasional jalan terus,\" Ujarnya. Agus juga menyayangkan, hal ini bisa terjadi karena kurangnya ketegasan dari Kades, sehingga kelompok nasabah menghiraukan pertanggungjawaban kepada UPK. Padahal menurutnya, pengurus UPK mengaku bersemangat melihat total anggaran yang dipinjam kelompok nasabah. \"Kalau modal belum bisa menjawab, nanti bisa di cek di kantor yang datanya lengkap. Tetapi kalau modal berserta yang dipinjam diperkirakan tiga milyar. Kami nilai Kades, ketua kelompok dan BKAD ini nggak greget, padahal kami yang di kantor ini greget banget melihat nilai anggarannya. Kami juga menunggu, mana sih ini. Maksudnya ayolah bareng-bareng selesaikan satu-satu desa dulu,\" Keluhnya. Meski begitu, dirinya juga mengaku, sejauh ini kantor UPK Tanjung Bintang masih terus dibuka. Meskipun hanya Ketua, Bendahara dan Sekertaris yang aktif. Sebab, seluruh karyawannya mengundurkan diri karena tidak digaji. \"Data semuanya lengkap ada di kantor. Kantor kami (UPK) juga selalu buka setiap hari Senin sampai Jumat sampai jam empat sore. Kita InsyaAllah sudah berkerja sesuai dengan tanggung jawab. Setiap kita melakukan pertemuan kami selalu menyampaikan ke BKAD, kemudian BKAD menyampaikan ke Paguyuban,\" Pungkasnya. Disisi lain, Ketua Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM kala itu, yang kini sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Tanjung Bintang, Sindu menjelaskan, sejak PNPM berganti status menjadi UPK, dirinya sebagai ketua PJOK sudah lepas tanggung jawab dari operasional UPK. \"Nggak bisa menyalahkan saya sebagai PJOK dengan kondisi UPK saat ini, PNPM berakhir sekitar tahun 2014, sejak itu saya tidak terlibat lagi dalam pengurusan UPK,\" Kata dia belum lama ini. Sindu juga mengungkapkan, pada saat dirinya menjadi Ketua PJOK, Simpan Pinjam (SPP) PNPM Tanjung Bintang justru berkembang, bahkan mampu membeli sebidang tanah dan mampu membangun sebuah kantor. \"Ya, saat itu PNPM bisa membangun kantor sendiri, itu dari keuntungan simpan pinjam waktu itu PNPM dari simpan pinjam setiap tahunnya bisa mendapat ke untungkan sampai Rp. 800an juta. Waktu PNPM dibubarkan dan berganti UPK, itu dana PNPM untuk modal UPK sebesar Rp. 3,6 Milyar ditambah aset Kantor yang sekarang digunakan UPK,\" Katanya. \"Seharusnya dengan modal awal simpan pinjam sebesar Rp 3,6 Milyar dan berjalan selama 7 tahun, bisa di bayangkan keuntungan dan modal menjadi berapa, lah ini kok modalnya juga habis,\" Imbuhnya. Sementara itu, Ketua BKAD Tanjung Bintang yang saat itu dinahkodai oleh Dasman, berdalih bahwa modal awal UPK yang melanjutkan modal dari PNPM pada tahun 2014 bukan senilai Rp. 3,6 Milyar. \"Modal awal UPK dari PNPM bukan Rp. 3,6 M tapi Rp. 2,8 M,\" Cetus Kepala Desa Budi Lestari ini. Dasman juga membenarkan bahwa kondisi UPK Tanjung Bintang saat ini mati suri bahkan diambang kebangkrutan. Hal itu dikarenakan banyaknya kredit macet pada kelompok simpan pinjam. \"Kalau dikatakan kredit macet pada nasabah simpan pinjam itu hanya di UPK saja itu tidak benar, karena disaat masih dikelola oleh PNPM kredit macet pada kelompok simpan pinjam itu sudah ada dan belum selesai hingga saat ini,\" Ketusnya. Tak hanya itu, Dasman dengan jujur mengakui jika karyawan yang bekerja di UPK sudah lama tidak menerima gaji, sebab tidak ada anggaran lagi untuk membayar gaji karyawan. Parahnya lagi, menurutnya UPK saat ini tidak meliki dana sama sekali, dalam pengertian kondisi UPK saat ini sudah betul-betul bangkrut. \"Untuk membayar gaji karyawan UPK sudah tidak ada dananya, tapi walau pun semua karyawan belum dibayar gajinya, saya selalu meminta kepada pengurus agar kantor UPK selalu dibuka. Kelompok nasabah terbesar dari Srikaton,\" Tuturnya. \"Jabatan saya sebagai BKAD sudah diganti oleh Kepala Desa Jati Indah, Ibdi Irwanto, sekarang lagi proses, tapi saya tetap ikut untuk menangani masalah penagihan kredit macet pada nasabah. Untuk saat ini saldo dana di UPK itu Nol karena semua dana ada pada kelompok nasabah simpan pinjam yang macet kreditnya,\" Imbuhnya.(rif)  

Sumber: