DPRD Kecewa Kinerja BPMPD dan Inspektorat

GEDONGTATAAN - DPRD Kabupaten Pesawaran kecewa dengan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Inspektorat setempat terkait pengawasan penggunaan dana desa (DD). Bagaimana tidak, BPMPD cuma mengawasi penggunaaan DD di tiga desa saja dan Inspektorat hanya memeriksa 30 persen dari 144 desa. Sehingga, diduga penggunaan DD di Kabupaten Pesawaran banyak yang bermasalah. \"Ternyata, selama ini, tidak ada pengawasan dan pemeriksaan di tiap desa. Pantas banyak laporan ke kami (DPRD,red) terkait pelaksaan fiktif, ini harus dilaporkan ke BPK,\" kata Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran M Nasir dalam hearing DPRD, BPMPD, BPKAD, Inspektorat, serta Sekkab Pesawaran Hendarma, diruang sidang DPRD setempat, kemarin. Namun begitu, Kepala BPMPD Kabupaten Pesawaran Rusli berdalih, minimnya pengawasan 144 desa itu lantaran keterbatasan SDM satkernya. \"Karena keterbatasan SDM, kami cuma awasi 3 desa saja. Yakni, Desa Bagelen dan Bogorejo, Kecamatan Gedongtataan, dan Desa Hanura Kecamatan Telukpandan,\" kata Rusli. Sementara, Plt Inspektur Kabupaten Pesawaran Chabrasman mengatakan, bahwa evaluasi yang diberikan terbatas oleh waktu. Sebab, untuk mengevaluasi satu kecamatan pihaknya hanya memiliki waktu 10 hari. \"Jadi, kami mengevaluasi beberapa hanya 30 persen dari 144 desa,\" kata Chabrasman. Mantan Sekretaris BLH itu menambahkan, hasil dari beberapa evaluasi tersebut, ditemukan banyak kekurangan di sisi adminstrasi, dan pelaksanaanya. Bahkan, ditemuan juga pelaksanaan dana desa yang bermasalah pada 2015. Di antaranya, Desa Kotajawa, Kepayang, Kagunganratu, dan kedondong. \"Jika kami memiliki waktu cukup maka kami yakin seluruh desa dapat kami periksa,\" jelasnya. Diketahui, dalam hearing tersebut, DPRD meminta data realisasi DD kepada pemkab setempat guna mensinergikan pengawasan anggaran percepatan pembangunan desa. Lantaran DD sangat strategis. Untuk itu, butuh perhatian dari pemerintah daerah dan DPRD, sehingga pelaksanaan dana desa semakin baik. \"Kami minta data realisasi dana desa tahun lalu dan tahun ini,\" ungkap Nasir. Nasir mengatakan, pihaknya memeriksa kondisi di lapangan, sekaligus memberikan pembinaan ke desa. M Nasir juga minta Inspektorat turut mengikuti perkembangan dana desa. Dia meminta jangan hanya menerima laporan yang baik saja, ternyata ditemukan pelaksanaan fiktif. \"Jika perencanaan baik, pelaksanaan juga baik maka hasilnya pun tentu baik. Karena ini merupakan harapan Menteri Dalam Negeri dan Presiden,\" kata dia. Terkait hal tersebut, Kepala BPMPD Kabupaten Pesawaran Rusli mengatakan, penyerapan dan pelaksanaan dana desa tahun 2015 dan 2016 sudah baik. Pada 2015, telah terserap semua sekitar Rp41,5 miliar dan sudah ditransfer ke rekening 144 desa secara bertahap. Pada tahap pertama dan kedua sebesar 40 persen atau sekitar Rp16,6 miliar dan tahap ketiga sebesar 20 persen atau sekitar Rp20,8 miliar. \"Tahun ini kita dapat Rp93,2 miliar dan sudah kita salurkan sekitar Rp55,3 miliar. Sisanya, dalam minggu ini akan dicairkan kembali,\" ungkapnya. Menurut Rusli, pembagian DD tiap desa berdasar jumlah penduduk, angka kemiskinan dan lainnya. Sehingga pembagian DD tiap desanya tidak sama. \"Tertinggi desa mendapatkan sekitar Rp726,8 juta dan yang terendah desa mendapatkan anggaran sekitar Rp606,3 juta,\" bebernya. (Nzr)

Sumber: