Katibung Targetkan PBB Satu Bulan Rp 30 Juta Per Desa

Katibung Targetkan PBB Satu Bulan Rp 30 Juta Per Desa

KATIBUNG – Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tengah digeber untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus dilakukan. Tak terkecuali di Kecamatan Katibung. Pemerintah kecamatan setempat juga tengah menargetkan satu bulan tembus diangka Rp 30 juta per desa. Hal itu dikemukakan oleh Camat Katibung Hendra Jaya. Dia mengatakan, target tersebut mudah-mudahan bisa tercapai sehingga bisa menambah PAD untuk Pemkab Lamsel. “Memang sulit, namun dalam setiap pekerjaan harus memiliki target,” kata dia kepada Radar Lamsel, Jum’at (28/10). Dikatakannya, upaya itu dilakukan bukan semata-mata untuk meningkatkan PAD saja akan tetapi menggugah kesadaran masyarakat untuk taat pajak. “12 desa di Katibung kami targetkan satu bulan bisa tembus Rp 30 juta,” terangnya. Dengan melakukan penagihan dan sosialisasi dor to dor, oleh perangkat desa target itu diharapkan bisa terealisasi. “Kalaupun tidak mencapai target, dibulan Desember harus kembali digeber lagi,” ujar mantan Camat Way Sulan itu. Saat ditanya mengenai aset dan alamat pemilik yang tidak sesuai yang banyak dikeluhkan oleh para Kades, Hendra mengatakan akan membantu menyelesaikan persoalan itu. “Banyak keluhan Kades terutama untuk wilayah Tarahan dan Rangai mengenai alamat pemilik aset yang mayoritas berada diluar Katibung,” ujar Hendra. Keluhan tersebut lanjut Hendra akan diselesaikan dan dicarikan solusi terbaik. Utamanya untuk meringankan kerja tim. “Jika begitu kasihan perangkat desa harus melakukan penagihan yang alamatnya tidak diketahui bahkan,” imbunhnya. Sebelumnya keluhan tidak seusainya alamat dan pemilik aset dialami oleh dua desa yaitu Desa Rangai Tri Tunggal dan Desa Tarahan. Sekretaris Desa Tarahan Usman Ali, dikatakannya dirinya kebingungan saat melihat data yang dipegang. Sebab, banyak pemilik aset beralamatkan di Pulau Jawa seperti Bogor dan Jakarta. “Apa iya kami harus menagih kesana, sedangkan yang tinggal di Bandar Lampung saja kami sudah kesulitan melakukan penagihan PBB,” keluhnya. (ver)

Sumber: