Zainudin Ogah Pinjam Uang untuk Perbaiki Jalan

Pemkab – DPRD Sepakati KUA-PPAS RAPBD 2017

KALIANDA – Pemkab dan DPRD Lampung Selatan menyepakati kebijakan umum anggaran (KUA) dan priorotas pelafon anggaran sementara (PPAS) RAPBD tahun 2017 tadi malam. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan bersama pimpinan DPRD dan Bupati Lamsel H. Zainudin Hasan diruang Banang DPRD Lamsel sekitar pukul 20.00 WIB tadi malam. Kesepakatan ini disejutui setelah Pemkab melalui tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) merasionalisasi kebijakan umum yang berkaitan dengan anggaran infrastruktur. Pantauan Radar Lamsel, proyeksi RAPBD tahun 2017 yang tergambar dalam KUA-PPAS tersebut mencapai Rp 1,9 Triliun lebih hampir Rp 2 Triliun. Dari pendapatan itu sekitar Rp 813 Miliar diperuntukan bagi belanja langsung yang notabennya untuk kepentingan rakyat. Sementara belanja infrastruktur yang diploting pada Dinas Pekerjaan Umum mencapai Rp 306 Miliar. Jumlah ini meningkat setelah Pemkab Lamsel melakukan rasionalisasi anggaran dari Rp 268 Miliar. Besaran belanja infrastruktur Rp 306 Miliar itu belum ditambah dengan belanja dana desa yang angkanya mencapai 10 persen dari total APBD. Termasuk belanja infrastruktur jalan produksi yang ada pada Dinas Pertanian dan Perkebunan. “Kita (DPRD’red) semua mau, belanja infrastruktur ini benar-benar didukung. Ini sesuai dengan komitmen kepala daerah yang akan membenahi infrastruktur selama tiga tahun kedepan,” ungkap anggota Banang Andi Apriyanto,A.Md kepada Radar Lamsel tadi malam. Dalam pembahasan KUA-PPAS yang dilakukan Banang dan TAPD memang sempat terjadi deadlock dalam hal membahas anggaran infrastruktur. Itu lantaran ploting anggaran untuk memperbaiki jalan dan jembatan itu dinilai kurang memadai. “Kan tadinya hanya sekitar Rp 260an Miliar. Syukur kalau sudah bertambah. Coba dicek ulang ke TAPD,” ungkap Andi diamini anggota Banang Ahmad Muslim. Pengesahan tadi malam dipimpin Ketua DPRD Lamsel H. Hendry Rosyadi, S.H.,M.H. Tiga wakil ketua tak satupun absen. Yaitu Wakil Ketua I Supriyanto Hutagalung; Wakil Ketua II H. Fahrorrozi, S.T, dan Wakil Ketua II Hj. Roslina. Tak hanya itu kalangan anggota Banang yang jumlahnya mencapai 25 orang juga nampak memadati ruang banang. Dibagian eksekutif nampak dalam jajaran Sekkab Lamsel Ir. Freddy Sukirman beserta tim TAPD-nya. Bupati Lampung Selatan H. Zainudin Hasan dalam kesempatan tadi malam mengapresiasi kinerja jajaran Banang. Terlebih apa yang dilakukan tadi malam merupakan untuk kepentingan masyarakat Lampung Selatan. “Saya apresiasi setinggi-tingginya. Sedianya bapak ibu saat ini sudah dirumah. Tetapi untuk rakyat bisa memberikan waktu yang lebih bahkan sampai malam hari begini,” ungkap Zainudin memberi apresiasi. Orang nomor satu di Lamsel ini mengungkapkan apa yang dilakukannya tak lebih agar ingin secepatnya membuat aksi bagi masyarakat Lamsel. “Apalagi saat ini waktunya sudah mepet dan terjadwal,” ungkap dia. Dia juga menguraikan mengenai proyeksi RAPBD 2017 yang digambarkan dalam KUA-PPAS Lamsel. Menurut dia, apa yang telah disusun itu merupakan hasil kerja optimal TAPD Pemkab Lamsel. “Ini sudah sangat bagus menurut saya. Ini bukan persoalan turun naiknya angka APBD. Tetapi pemorsian anggarannya sudah disesuaikan untuk urusan yang tepat,” kata Zainudin kepada Radar Lamsel. Zainudin juga memproyeksikan APBD pada tahun-tahun yang akan datang bisa tembus diangka Rp 2 Triliun lebih. “Selama ini APBD kita bisa tembus diangka Rp 2 Triliun itu karena ada pinjaman PIP untuk jalan sebesar Rp 90 Miliar. Zaman Zainudin, tidak akan memperbaiki jalan dengan meminjam,” ungkap dia. Zainudin kembali mengungkapkan optimismenya perbaikan jalan selama tiga tahun yaitu 2017, 2018, dan 2019 bisa rampung. Target ini akan didukung APBD dan dana desa yang akan digerakkan dengan sinergi yang tepat. “Mohon do’a dan dukungannya,” ucap Zainudin kepada kalangan wartawan. Sementara itu hal yang cukup menarik juga terungkap dalam gambaran RAPBD Lamsel. Kabupaten berjuluk Khagom Mufakat ini ternyata merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Lampung yang mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) yang cukup signifikan pada tahun 2017 mendatang. Yaitu mencapai Rp 390 Miliar. Namun jumlah itu merupakan akumulasi dari DAK yang diterima sejumlah satuan kerja perangkat daerah. Antara lain Dinas Kesehatan; Dinas Perdagangan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pendidikan dan Dinas Perikanan dan Kelautan. (edw)

Sumber: