Masyarakat Protes Keras Dampak JTTS

Jadwalkan Pertemuan, Bahas Penyelesaian Kerusakan Jalan

BAKAUHENI – Keluhan masyarakat Lampung Selatan akibat dampak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) terus terjadi. Kali ini, masyarakat di wilayah Kecamatan Bakauheni yang merasakan kekecewaan akibat PT. Pembangunan Perumahan (PP) selaku kontraktor minim koordinasi dengan warga sekitar. Pantauan Radar Lamsel, keluhan warga terjadi di Dusun Bunut, Desa Bakauheni dan Desa Hata. Di Dusun Bunut, warga setempat mengeluhkan akses jalan kabupaten yang dialihkan melalui gorong-gorong bawah jalan tol. Padahal, dalam perencanaannya semestinya di bangun fly over yang melintas di atas jalan tol sebagai akses warga menuju ke pusat pemerintahan desa. Namun, pada prakteknya akses jalan tersebut dialihkan menuju ke bawah gorong-gorong yang menurut warga sangat berbahaya. Sebab, saat turun hujan jalan tersebut akan tergenang air dan tidak bisa di lewati. “Kami bicara bukan tanpa bukti. Sudah kami cek melalui UPT Dinas PU, perencanaannya adalah jalan kabupaten ini diganti dengan fly over. Tetapi yang mereka kerjakan malah lewat terowongan bawah jalan tol. Jalan bawah ini akan tergenang air alias banjir jika hujan turun. Bagaimana anak-anak kami bisa berangkat ke sekolah kalau banjir. Kami disini memikirkan anak-anak, bukan kami yang sudah dewasa,” ungkap Kepala Dusun Bunut Bahri, kemarin. Warga setempat mengancam akan menggelar aksi massa apabila kontraktor tidak melaksanakan pembangunan sesuai dengan perencanaannya. Selain itu, aktifitas blasting atau pengeboman juga sangat dikeluhkan akibat dampak getaran yang terjadi. “Kami harap, keluhan kami bisa difasilitasi pemerintah dan disampaikan kepada kontraktor. Kalau tidak, kami akan kumpulkan warga untuk menghentikan aktifitas mereka karena merugikan kami warga disini,”tutupnya. Hal tersebut dibenarkan Kepala UPT Dinas PU dan PR Kecamatan Penengahan – Bakauheni Budi Santoso. Pihaknya, telah menyampaikan keluhan tersebut kepada pihak PT. PP. Namun, mereka beralasan pengalihan jalan tersebut bersifat sementara. “Tetapi siapa yang bisa menjamin ini sementara atau permanen. Karena, mereka telah membangun akses jalan underpass ini dengan cor beton. Padahal, dalam perencanaannya adalah fly over. Karena, ada sekitar 1.200 meter jalan kabupaten yang tergusur di wilayah ini,” terang Budi di lokasi. Berbeda halnya dengan keluhan warga Desa Hata. Selain kerusakan akses jalan akibat dampak aktifitas pembangunan JTTS, warga mengeluhkan kerusakan gapura desa yang ambruk akibat ditubruk kendaraan besar pengangkut tanah timbunan. “Gapura itu sudah ambrug lama sekali. Karena, jalan kami ini digunakan untuk mengangkut tanah urugan. Kami juga tidak tahu apakan akan diperbaiki oleh pihak tol. Karena, sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan diperbaiki,” kata Ruminah yang tinggal tepat disamping gapura tersebut, kemarin. Sementara, Pemkab Lampung Selatan menjadwalkan pertemuan dengan kontraktor pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) untuk membahas penyelesaian terkait kerusakan sejumlah ruas jalan milik kabupaten akibat dampak dari proyek nasional tersebut, Selasa (19/9) pekan depan. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setdakab Lamsel Ir. Mulyadi Saleh mengungkapkan, pihaknya tengah menyusun laporan sebagai bahan pemaparan dalam pertemuan tersebut. Sehingga, kontraktor pembangunan JTTS di wilayah Lamsel tidak mampu berkilah dengan kondisi di lapangan yang terjadi. “Kita akan tunjukan bukti-bukti di lapangan yang akan kita rangkum dalam satu laporan. Bahwa, sejumlah ruas jalan milik kabupaten memang benar-benar rusak akibat dampak dari pembangunan JTTS. Bukan kita asal bicara tanpa bukti yang jelas di lapangan,” ungkap Mulyadi diruang kerjanya, kemarin. Dia menambahkan, dalam pertemuan tersebut pihaknya juga akan membuat komitmen dengan rekanan supaya bisa melakukan perbaikan setelah JTTS rampung dikerjakan. “Kami tengah mempersiapkan formula ataupun bentuk komitmennya. Yang jelas, kami ingin ada kekuatan yuridis atau berdasarkan aspek hukum. Jadi, perusahaan tidak main-main dalam urusan ini,” imbuhnya. Lebih jauh dia mengatakan, pemkab Lamsel memastikan telah mengirimkan proposal inventarisasi jalan rusak yang dilalui kendaraan berat dalam pembangunan JTTS ke Kementerian PUPR, pekan lalu. Pihaknya berharap pemerintah pusat bisa ikut memberikan solusi mengenai persoalan yang terjadi. “Respon dari kementerian cukup baik. Bahkan, melalui Badan Penanganan Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU juga meminta proposal yang sama untuk melanjutkannya ke kontraktor. Mudah-mudahan, upaya kita ini berhasil. Karena, jika dibiarkan maka pemkab akan sangat dirugikan,” pungkasnya. Pernah diberitakan, Kabupaten Lampung Selatan terancam merugi ratusan miliar akibat dampak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang tengah berlangsung. Pasalnya, terdapat 130 ruas jalan kabupaten yang rusak dalam proses pembangunan proyek nasional tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun Radar Lamsel dari Asisten Bidang Ekobang Setdakab Lamsel Ir. Mulyadi Saleh, ruas jalan kabupaten yang rusak akibat dilalui kendaraan berat milik kontraktor pembangunan JTTS terdapat di sembilan kecamatan yang terbagi menjadi dua wilayah Barat dan Timur. Rinciannya, 5.998 meter klasifikasi jalan tanah, 35.460 meter klasifikasi jalan latasir, 102.372 meter jalan lapen, 49.600 jalan onderlag dan 184.504 meter jalan hotmix. “Semua jalan kabupaten yang masuk dalam data ini rusak berat akibat pembangunan JTTS. Kami harap, kontraktor bisa melakukan perbaikan setelah rampung melakukan pembangunan jalan tol ini. Kalau tidak, pemda yang akan dirugikan,”ungkap Mulyadi saat ditemui Radar Lamsel di ruang kerjanya. (idh)    

Sumber: