Konsisten Serap Aspirasi Masyarakat Natar, Edo Saputra Wijaya tuntaskan 60 titik kunjungan dalam 3 Bulan

Bicara soal pembangunan yang belum merata memang tidak pernah ada habisnya, akan selalu ada dan ada lagi rakyat di daerah-daerah meminta adanya perbaikan dan peningkatan pembangunan demi keberlangsungan hidup masyarakat diwilayahnya.

 Masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya pastilah menggunakan fasilitas-fasilitas umum, namun apa jadinya jika fasilitas tersebut belum memadai, rusak atau bahkan tidak ada ?. 

Pantauan dari banyak masyarakat, isu soal jalan rusak menjadi bahasan utama. Terlihat begitu banyak sekali aduan dan keluhan masyarakat soal jalan yang rusak mengganggu akses mereka beraktifitas. Padahal, jika diukur dari jarak dengan kota Bandar Lampung wilayah kecamatan Natar ini tidak begitu jauh dibandingkan wilayah kecamatan lainnya. 

Tentu persoalannya bukan di dekat-tidaknya dengan ibu kota provinsi lampung tersebut, namun yang perlu disoroti adalah harus semakin aktifnya pemerintah kabupaten lampung selatan dalam mengecek kondisi dan realita yang terjadi di daerah kecamatan natar ini.

 Pembangunan yang tidak merata ini dapat diasumsikan sebagai wujud dari kurang efektifnya Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menelusuri dan mendeteksi hal apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kecamatan natar ini dari satu titik ke titik lain.

 Belum lagi jika berbicara soal adanya pembangunan fisik yang terkesan tertunda, mangkrak atau bahkan gagal karena telah dikorupsi uang pembangunannya. Hal ini selalu menjadi keresahan bersama yang terasa menjadi “biasa” jadi pembicaraan publik.

 Tentu kita pahami pula, bahwa pembangunan fisik-sosial ini harus pula melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaanya, namun terkadang masyarakat pun belum dapat mengakses informasi mengenai apa, dimana dan bagaimana suatu program akan dijalankan. 

Menurut Ketua RAPI Lampung Selatan hal ini adalah bentuk dari masih belum efektif-efisiennya komunikasi publik dari Pemerintah Kabupaten ke berbagai elemen masyarakat. 

“Perlu sebuah terobosan baru, efektif dan mengena dalam berkomunikasi antara Pemkab, Tokoh dan Masyarakat Umum secara luas. Kita lihat bagaimana masih belum populernya papan data kerja Pemerintah Desa di masing-masing desa, masih belum populernya kanal-kanal informasi Pemerintah Kabupaten ditengah masyarakat dan masih belum efektifnya komunikasi publik dari para tokoh-tokoh kepada lapisan masyarakat," katanya.

“Kita perlu formulasi baru dalam komunikasi yang mampu membawa ketertarikan masyarakat untuk melihat, membaca, mendengarkan dan memahami akan informasi yang coba disampaikan oleh Pemerintah kepada masyarakat. Tak lupa pula bahwa formulasi ini harus mudah diakses, mengandung nilai transparansi data, professional dan berintegritas agar meminimalisir informasi sesat atau bahkan manipulatif yang justru dapat membuat tingkat kepercayaan masyarakat malah menurun”, Ujar Edo.

Komunikasi lagi-lagi menjadi kunci penting dalam pembangunan, rasa keadilan, prioritas kerja pemerintah dan keterbukaan informasi publik yang mana dapat membawa kedamaian ditengah masyarakat. 

"Apabila kedepannya kita mampu menghadirkan kanal-kanal informasi publik yang terbuka jujur dan mudah diakses, pastilah banyak masyarakat yang paham kearah mana pembangunan ini dibawa, dijaga dan dituju. Selain itu, konsep ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat karena ini dapat berguna dalam meminimalisir potensi korupsi dan proyek mangkrak." Ungkapnya.

 Adanya isu korupsi pembangunan merupakan bentuk akibat tidak tersedianya informasi kepada masyarakat mengenai spesifikasi dan anggaranya. Sehingga hal-hal seperti ini lah (tidak terbuka informasi) yang justru membuka ruang-ruang korupsi.

 Belum lagi program pembangunan fisik-sosial yang tidak memiliki transparansi dalam tujuan pembangunannya, akan memicu adanya kecurigaan masyarakat atas praktik-praktik kepentingan oknum dalam penyelenggaraannya. 

Menurut Muh. Apriandi , hal seperti ini lah yang membuat masyarakat kurang percaya kepada pembangunan yang dijalankan Pemkab. 

Sumber: